Jakarta – Suarapagi.my.id – Presiden Prabowo Subianto kembali merespons berbagai kritik yang muncul terhadap pemerintahannya, termasuk kampanye media sosial “Indonesia Gelap” dan tagar “kabur aja dulu” yang ramai diperbincangkan publik.
Dalam pidatonya di Cilacap, Rabu (29/4/2026),
Prabowo menilai narasi pesimistis tersebut tidak mencerminkan kondisi Indonesia saat ini. Ia bahkan menyindir anggapan bahwa Indonesia berada dalam kondisi suram.
“Indonesia gelap? Matanya buram. Indonesia terang,” ujar Prabowo di hadapan peserta acara.
Lebih lanjut, Prabowo mengaitkan gerakan kritik yang dinilai berpotensi memecah belah bangsa dengan pola adu domba yang pernah dilakukan penjajah. Ia menyinggung sejumlah gerakan pemberontakan di masa lalu sebagai contoh dampak perpecahan nasional.
Menanggapi ajakan “kabur aja dulu” yang beredar di media sosial, Prabowo menyampaikan pernyataan tegas dan cenderung satir.
“Ada yang mau kabur? Kabur saja. Mau ke mana? Silakan,” katanya.
Prabowo juga menegaskan bahwa saat ini Indonesia justru berada dalam posisi yang relatif aman di tingkat global. Ia mengajak masyarakat, khususnya kalangan intelektual dan profesional, untuk berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
Menurutnya, momentum saat ini merupakan kesempatan penting untuk mengelola kekayaan nasional demi kesejahteraan rakyat.
Ia pun menyerukan agar para ilmuwan, teknokrat, dan akademisi menjadi “pembela rakyat” melalui keahlian masing-masing.
“Jangan kepandaian dipakai untuk menipu rakyat atau menutupi korupsi. Gunakan untuk bangsa,” tegasnya.
Di sisi lain, Prabowo memastikan bahwa dirinya tidak akan mentoleransi individu yang tidak memiliki semangat patriotisme dalam lingkaran pemerintahannya. Ia menegaskan hanya akan bekerja sama dengan pihak yang memiliki komitmen terhadap kepentingan nasional.
Kampanye “Indonesia Gelap” dan tagar “kabur aja dulu” sendiri muncul sebagai bentuk kritik dari sebagian mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan, mulai dari kebijakan perpajakan hingga gaya hidup pejabat publik yang dianggap kurang empatik.(Red)
