JAKARTA — Suarapagi.my.id – Gelombang aksi mahasiswa akan kembali berlangsung di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/10/2026). Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyerukan mahasiswa untuk turun langsung mengawal agenda reformasi pendidikan.
Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB. Dalam seruan yang disampaikan melalui akun media sosial BEM SI, mahasiswa membawa empat tuntutan utama yang berfokus pada persoalan pendidikan nasional.
BEM SI menilai pendidikan gratis tidak boleh hanya menjadi janji pemerintah. Mereka mendorong agar akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas dapat dirasakan masyarakat dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Empat Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama.
Pertama, mendesak pembahasan dan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) secara partisipatif dan komprehensif.
Kedua, mendesak pemerintah merealisasikan pendidikan secara gratis.
Ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang dinilai memiliki peran penting dalam mencerdaskan generasi bangsa.
Keempat, menjamin keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam penerapan kebijakan pendidikan gratis.
BEM SI menegaskan bahwa guru dan tenaga pendidik juga harus mendapatkan kesejahteraan, kepastian serta penghargaan yang layak atas pengabdian mereka.
Ajak Mahasiswa Hadir di DPR
BEM SI mengajak mahasiswa untuk tidak hanya menyampaikan kritik melalui ruang digital, tetapi hadir langsung dalam aksi di Gedung DPR RI.
Seruan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya mengawal kebijakan pendidikan nasional agar lebih berkeadilan.
“Pendidikan harus gratis apa pun harganya,” demikian seruan BEM SI dalam unggahan media sosialnya.
Aksi dijadwalkan berlangsung pada Senin, 5 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB di Gedung DPR RI, Jakarta.
Mahasiswa berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah dan DPR dalam pembahasan kebijakan pendidikan, khususnya terkait revisi UU Sisdiknas, pendidikan gratis, kesejahteraan tenaga pendidik, serta keberlanjutan perguruan tinggi swasta.(Red)
