NGAWI, suarapagi. My. Id – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan proses penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) harus berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Ia memastikan tidak boleh ada praktik siswa titipan dalam program tersebut.
Penegasan itu disampaikan Gus Ipul saat mengunjungi SRT Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Mensos berdialog dengan siswa dan orang tua serta meninjau pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah tersebut.
Kedatangan Gus Ipul disambut berbagai penampilan siswa, mulai dari paduan suara, pencak silat hingga pembacaan puisi.
Menurut Gus Ipul, SRT Ngawi memiliki karakteristik tersendiri karena sejak awal langsung menggunakan gedung permanen, bukan diawali dengan sekolah rintisan.
“Ini menjadi kesempatan pertama saya untuk hadir di sini. Khusus Kabupaten Ngawi, operasionalnya tanpa diawali sekolah rintisan, melainkan langsung menggunakan gedung permanen yang tanahnya disediakan oleh bupati,” ujar Gus Ipul.
Gedung SRT tersebut dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum atas arahan Presiden Prabowo Subianto, sedangkan penyelenggaraan operasional pendidikannya berada di bawah Kementerian Sosial.
Fasilitas tersebut ditargetkan dapat menampung lebih dari 1.000 siswa mulai jenjang SD, SMP hingga SMA.
Penerimaan Siswa Berbasis Data Sosial Ekonomi
Gus Ipul menjelaskan, penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka seperti sekolah pada umumnya.
Calon peserta didik dijangkau berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, terutama keluarga yang masuk kategori desil 1 dan 2.
Setelah proses penjangkauan, calon siswa menjalani asesmen dan verifikasi yang melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Badan Pusat Statistik (BPS) daerah.
Hasil proses tersebut kemudian ditetapkan melalui keputusan bupati.
“Jadi tidak membuka pendaftaran, tetapi berdasarkan hasil penjangkauan data tunggal sosial ekonomi nasional, khususnya desil 1 dan 2,” jelasnya.
Saat ini, SRT Ngawi telah memiliki lebih dari 200 siswa. Proses penjangkauan masih terus dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan peserta didik pada jenjang sekolah dasar.
Gus Ipul Ingatkan Larangan Praktik Koruptif
Selain memastikan proses penerimaan siswa berjalan berdasarkan data dan asesmen, Gus Ipul juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar menjaga integritas penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan tidak boleh ada siswa titipan maupun intervensi dalam proses penerimaan peserta didik.
“Tidak diperbolehkan ada siswa titipan. Semuanya berbasis penjangkauan dengan mekanisme yang jelas, lalu ditetapkan oleh bupati,” tegasnya.
Gus Ipul juga mengingatkan agar program Sekolah Rakyat tidak disusupi praktik koruptif. Menurutnya, prinsip tersebut harus diterapkan dalam seluruh tahapan, termasuk rekrutmen siswa, seleksi guru hingga pengadaan barang dan jasa.
“Tidak boleh dikotori dengan tindakan koruptif, baik dalam rekrutmen siswa, seleksi guru, maupun pengadaan barang dan jasa. Semuanya harus sesuai ketentuan,” pungkasnya.(Red)
