JAKARTA, Suarapagi. My. Id — Reformasi hukum dan pemerintahan menjadi salah satu agenda penting yang perlu diperkuat dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pembenahan dinilai tidak cukup hanya melalui penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga harus menyentuh sistem, pengawasan, dan budaya kerja lembaga negara.
Berbagai persoalan, mulai dari dugaan korupsi pejabat, konflik kepentingan, persoalan pengadaan barang dan jasa, hingga pelanggaran oleh aparat penegak hukum, menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui reformasi menyeluruh.
Dalam ulasan BeritaSatu.com bertajuk “2 Tahun Prabowo-Gibran (10): Agenda Reformasi Hukum dan Pemerintahan” yang diterbitkan Jumat (9/10/2026), tiga tahun berikutnya dipandang sebagai kesempatan untuk memperkuat sistem pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Kepastian Hukum Harus Berlaku bagi Semua
Salah satu agenda utama reformasi adalah memastikan kepastian dan konsistensi hukum. Regulasi harus jelas, tidak saling bertentangan, serta diterapkan secara adil tanpa membedakan jabatan, kekuasaan, koneksi, maupun kemampuan ekonomi seseorang.
Prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus menjadi landasan penegakan hukum di Indonesia.
Pemberantasan korupsi juga perlu diperkuat melalui keseimbangan antara penindakan dan pencegahan. Pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, konflik kepentingan, serta pembiayaan politik merupakan sejumlah bidang yang membutuhkan pengawasan ketat.
Pakar antikorupsi Praswad Nugraha menekankan pentingnya dukungan dan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait agar upaya pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif.
Reformasi Polri dan Lembaga Peradilan
Pembenahan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dari agenda reformasi. Polri, kejaksaan, dan lembaga peradilan memiliki kewenangan besar sehingga pelaksanaannya harus diimbangi mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang kuat.
Guru Besar bidang Organisasi Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ulung Pribadi, menilai reformasi harus menyentuh sistem dan budaya organisasi, bukan sekadar pergantian pejabat.
Pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat reformasi dan independensi kepolisian.
Pembenahan tersebut perlu mencakup transparansi penanganan perkara, akuntabilitas penggunaan kewenangan, pelayanan publik tanpa gratifikasi, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal.
Mekanisme pengaduan masyarakat juga perlu diperbaiki agar warga dapat mengetahui perkembangan laporan yang disampaikan, termasuk alasan apabila suatu perkara tidak dilanjutkan.
Mengakhiri Fenomena “No Viral, No Justice”
Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah fenomena no viral, no justice, yakni anggapan bahwa suatu perkara baru mendapat perhatian serius setelah ramai di media sosial.
Penegakan hukum semestinya berjalan berdasarkan laporan, bukti, dan prosedur yang berlaku, bukan ditentukan oleh tingkat viralitas sebuah kasus.
Dalam konteks tersebut, reformasi kepolisian diharapkan menghasilkan perubahan yang dapat diukur, mulai dari penggunaan kekuatan secara proporsional, transparansi penanganan pengaduan, penindakan pelanggaran etik, hingga perlindungan hak warga negara.
Dosen Ilmu Pemerintahan UMY, Isnaini Mualidin, juga menyoroti tantangan kelembagaan yang berkaitan dengan politisasi kewenangan dan sistem seleksi kepemimpinan. Menurutnya, kewenangan yang terlalu luas tanpa tata kelola yang baik serta seleksi kepemimpinan yang tidak berbasis meritokrasi dapat membuka ruang penyimpangan.
Meritokrasi dan Profesionalisme Birokrasi
Reformasi pemerintahan juga membutuhkan birokrasi profesional yang menempatkan kompetensi dan kinerja sebagai dasar pengangkatan maupun evaluasi pejabat.
Rekrutmen, promosi, dan penilaian aparatur sipil negara (ASN) perlu dilaksanakan secara objektif, bukan berdasarkan kedekatan pribadi atau kepentingan tertentu.
Presiden Prabowo sebelumnya menekankan pentingnya menempatkan orang-orang terbaik berdasarkan prestasi dan kompetensi.
Prinsip tersebut perlu diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk melalui evaluasi kinerja yang terukur serta peninjauan struktur kelembagaan untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan.
Digitalisasi Harus Mempermudah Masyarakat
Transformasi digital menjadi instrumen lain untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Namun, digitalisasi tidak cukup hanya dengan membangun aplikasi baru.
Pemerintah perlu mengintegrasikan sistem antarinstansi agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi proses administrasi berulang, persyaratan yang rumit, dan pelayanan yang lambat.
Sistem digital juga dapat memperkuat pengawasan karena proses administrasi meninggalkan jejak yang lebih mudah ditelusuri.
Keberhasilan transformasi tersebut harus diukur berdasarkan manfaat yang dirasakan masyarakat, terutama dalam hal kecepatan, kemudahan, biaya, dan kepastian pelayanan.
Evaluasi Kelembagaan dan Efisiensi Anggaran
Agenda reformasi berikutnya adalah mengevaluasi fungsi setiap kementerian dan badan pemerintahan. Efisiensi anggaran perlu diikuti penilaian terhadap manfaat dan hasil kerja setiap lembaga.
Setiap institusi pemerintah harus mampu menjelaskan mandat yang dijalankan, hasil yang dicapai, serta biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja tersebut.
Evaluasi semacam ini penting agar anggaran negara benar-benar digunakan untuk mendukung program prioritas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ujian Reformasi Ada pada Pelaksanaan
Reformasi hukum dan pemerintahan pada akhirnya tidak cukup diukur dari banyaknya regulasi, pergantian pejabat, atau peluncuran program baru. Ukuran utamanya adalah perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Penegakan hukum yang adil, birokrasi profesional, pelayanan publik yang transparan, serta pengawasan terhadap penyalahgunaan kewenangan menjadi sejumlah indikator penting keberhasilan reformasi.
Memasuki fase lanjutan pemerintahan Prabowo-Gibran, konsistensi pelaksanaan dan keberanian membenahi persoalan mendasar akan menjadi faktor penentu. Masyarakat membutuhkan sistem yang bekerja secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan, tanpa harus menunggu sebuah persoalan menjadi sorotan publik.(Red)
