Lampung,Suarapagi.my.id – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, resmi melantik Dewan Pendidikan Provinsi Lampung masa bakti 2025–2030 sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan sektor pendidikan di daerah tersebut.
Pelantikan yang berlangsung di Aula Tutwuri Handayani Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Senin (13/4/2026), didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/36/V.01/HK/2026. Sebanyak 13 profesional dikukuhkan untuk mengisi Dewan Pendidikan dengan harapan mampu menjadi motor penggerak kemajuan pendidikan di Lampung.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa Dewan Pendidikan memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan, menjembatani kepentingan berbagai pemangku kepentingan, serta mengawasi jalannya pembangunan pendidikan.
“Dewan Pendidikan diharapkan menjadi kekuatan pemikir, penggerak, sekaligus pengawas dalam pembangunan pendidikan di Lampung,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci dalam mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung. Pada 2025, IPM Lampung tercatat mencapai 73,98 atau naik 0,85 poin dibandingkan tahun sebelumnya, dengan rata-rata pertumbuhan 0,81 persen per tahun dalam periode 2020–2025.
Meski menunjukkan tren positif, posisi Lampung secara nasional masih berada di peringkat ke-26, sehingga diperlukan langkah percepatan yang lebih terarah dan terintegrasi.
Di sisi lain, Gubernur Mirza juga menyoroti masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang mencapai lebih dari 20 ribu anak di seluruh jenjang pendidikan. Kondisi ini dinilai sebagai tantangan serius dalam pemerataan akses pendidikan.
“Ini bukan sekadar angka, tetapi masa depan anak-anak kita. Kita harus memastikan pendidikan dapat diakses secara merata,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan sejumlah program strategis, antara lain perluasan akses pendidikan melalui SMA Terbuka, afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan wilayah 3T, serta penanganan anak tidak sekolah secara terpadu lintas sektor.
Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kompetensi guru, penguatan pembelajaran digital, pengembangan kurikulum berbasis potensi daerah, hingga pembentukan sekolah unggulan dan program kelas cangkok. Program inovatif seperti kelas migran vokasi ke Jepang juga disiapkan guna membuka peluang global bagi generasi muda Lampung.
Bahkan, Pemprov Lampung berkomitmen menghapus uang komite sekolah untuk menghilangkan hambatan biaya pendidikan, dengan target menekan angka putus sekolah hingga nol persen.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung, Syafrimen, menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan, khususnya mutu guru dan proses pembelajaran, menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing lulusan di tingkat nasional maupun global.
“Dewan Pendidikan siap menjadi mitra strategis pemerintah agar pendidikan menjadi ujung tombak kemajuan Provinsi Lampung,” pungkasnya.(**)
