Jakarta – Suarapagi.my.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 berada di kisaran 5,4 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen, namun dinilai masih menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya menjelang pengumuman resmi data pertumbuhan ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dijadwalkan pada Rabu (5/8/2026) pukul 11.00 WIB.
Menurut Purbaya, proyeksi sejumlah lembaga ekonomi menunjukkan laju pertumbuhan pada triwulan II memang mengalami perlambatan dibandingkan periode sebelumnya. Kendati demikian, perlambatan tersebut masih berada dalam batas yang wajar dan belum mengindikasikan pelemahan ekonomi yang serius.
“Perekonomian memang melambat, tetapi tidak terlalu dalam. Aktivitas ekonomi domestik masih mampu bertahan meski menghadapi tekanan global,” ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Ia menjelaskan, sepanjang April hingga Juni 2026, perekonomian nasional menghadapi berbagai tantangan eksternal, mulai dari kenaikan harga minyak dunia, ketidakpastian geopolitik, hingga arus keluar modal asing. Kondisi tersebut turut memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah juga melakukan penyesuaian kebijakan fiskal guna menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah dinamika ekonomi global.
Meski demikian, Purbaya menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga. Ia optimistis berbagai indikator domestik masih cukup kuat untuk menopang pertumbuhan hingga akhir tahun.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan keyakinannya bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tetap mampu tumbuh di atas lima persen. Menurutnya, realisasi investasi yang masih kuat serta berbagai insentif pemerintah menjadi faktor utama yang menopang aktivitas ekonomi nasional.
Data resmi yang akan dirilis BPS nantinya menjadi perhatian pelaku pasar, investor, dan pemerintah karena akan menjadi salah satu dasar penyusunan kebijakan fiskal dan moneter pada semester II 2026 di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.(Red)
